Dalam sebuah side event COP31 di Antalya, ilmuwan muda, pegiat masyarakat, dan pembuat kebijakan dari Afrika dan Asia-Pasifik mempertanyakan siapa yang harus menanggung biaya transisi energi serta apa yang dapat dibangun bersama oleh Afrika dan Tiongkok, alih-alih sekadar mengekspor bijih mineral.

ANTALYA, 10 November 2026 — Permintaan terhadap mineral kritis yang didorong oleh transisi energi semakin membebani masyarakat yang selama ini telah berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim. Isu tersebut menjadi titik awal sebuah side event COP31 yang diselenggarakan di Side Event Room 1 (Gordiyon), Blue Zone. Acara ini mempertemukan berbagai perwakilan dari Afrika dan Asia-Pasifik. Laporan ini menyoroti dinamika kerja sama Afrika–Tiongkok, sekaligus mencatat bahwa negara-negara produsen di Asia Tenggara menghadapi tekanan serupa.

Acara bertajuk Global South Young Scientists for Climate Resilience diselenggarakan di bawah arahan dan dengan dukungan World Association of Young Scientists (WAYS), serta diselenggarakan bersama oleh Southern Africa Resource Watch (SARW), Green Camel Bell (GCB), dan China Development Brief (CDB), dengan melibatkan sepuluh organisasi mitra.

“Kita Harus Mendengarkan Masyarakat Lokal”

Sesi dibuka dengan pemutaran film pendek berjudul At Whose Cost, yang direkam bersama warga Malahleni di kawasan pertambangan batu bara Mpumalanga, Afrika Selatan. Dalam film tersebut, seorang warga menceritakan bagaimana “peledakan dilakukan hampir setiap hari dalam kehidupan kami” serta bagaimana keluarga-keluarga kehilangan lahan pertanian, mengalami pemukiman kembali, dan berulang kali merasa dibohongi. “Ini tentang menyelamatkan sedikit yang masih tersisa untuk masa depan,” ujar salah seorang warga.

Dalam sambutan pembukaannya, Gao Chunbo, Sekretaris Jenderal World Association of Young Scientists, mengatakan bahwa risiko akibat pemanasan iklim tidak terdistribusi secara merata.

“Sains dapat membantu kita menemukan jawaban, tetapi kita juga harus mendengarkan masyarakat lokal. Mereka mengenal tanah mereka, mereka mengetahui perubahan yang terjadi di sekitarnya.”

Berbicara mengenai energi bersih, ia menambahkan bahwa transisi energi juga memiliki jejak dampak tersendiri.

“Energi bersih membutuhkan mineral… dan hal ini dapat berdampak terhadap lahan, air, dan hutan. Dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat lokal harus memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Manfaat dari energi bersih juga harus sampai kepada mereka.”

Wilfried Biao Mongazi, Direktur Lingkungan dan Iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Benin, menyampaikan bahwa peneliti muda bukan sekadar harapan bagi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari solusi saat ini.

“Mereka bukan hanya pemimpin masa depan, tetapi juga aktor penting saat ini.”

Ia menutup sambutannya dengan sebuah pernyataan yang menjadi landasan diskusi selanjutnya:

“Sains harus menjadi dasar bagi kebijakan, kebijakan harus merespons kebutuhan masyarakat, dan masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat aksi iklim.”

Siapa yang Mendapatkan Keadilan?

Panel pertama membahas ketahanan iklim, mineral kritis, dan masyarakat. Panel ini menghadirkan Angela Asuncion, Koordinator Resource Justice Network; Gemma Hoskins, Direktur Iklim Global di Mighty Earth; Mariel Vilella, Direktur Program Iklim Global di GAIA; serta Meliana Lumbantoruan, Wakil Direktur Eksekutif PWYP Indonesia.

Asuncion memaparkan skala persoalan yang dihadapi. Sejak 2016, lebih dari 1.000 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan mineral untuk transisi energi telah terdokumentasi. Hampir 54 persen wilayah mineral transisi berada di atas tanah masyarakat adat. Kawasan Asia-Pasifik, ungkapnya, menghasilkan 54,6 persen nikel dunia dan memiliki sekitar 60 persen sumber daya tanah jarang (rare earth) global.

Pertanyaan yang ia ajukan menjadi kerangka diskusi panel:

“Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari transisi energi, dan siapa yang mendapatkan keadilan?”

Hoskins menyoroti kesenjangan yang muncul bahkan sebelum kerusakan terjadi.

“Hampir tidak ada atau bahkan tidak ada penilaian lingkungan yang dilakukan sebelum kegiatan pertambangan dimulai.”

Ia menyebut pola tersebut banyak ditemukan di kawasan hutan, seperti Cekungan Kongo (Congo Basin). Ia juga menjelaskan dampak yang lebih luas, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, pembukaan hutan, hingga pencemaran yang menjangkau masyarakat sekitar melalui aliran air.

Menurutnya, mengurangi ketergantungan terhadap mineral primer sama pentingnya dengan memperbaiki praktik pertambangan. Persyaratan tersebut juga dapat diberlakukan ketika konsumen atau pembeli di sepanjang rantai pasok menuntutnya. Sebab, aliran pendanaan dalam rantai pasok sangat ditentukan oleh pihak pembeli.

Vilella mengalihkan perhatian dari aktivitas ekstraksi menuju persoalan yang muncul setelahnya.

“Geografi limbah elektronik sering kali mengikuti geografi kekuasaan.”

Ia menjelaskan bahwa kapasitas manufaktur baterai lithium-ion global diperkirakan mencapai dua hingga lima kali lipat dari permintaan saat ini. Kelebihan kapasitas tersebut mendorong penurunan harga dan membuat kegiatan perbaikan, penggunaan kembali, serta daur ulang menjadi kurang menguntungkan secara ekonomi. Dengan demikian, struktur pasar yang ada justru menghambat pengembangan ekonomi sirkular.

Lumbantoruan memaparkan persoalan pertambangan nikel di Indonesia dan kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam menelusuri siapa pemilik akhir serta pihak yang memperoleh manfaat dari suatu konsesi pertambangan. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership) memang telah diatur di atas kertas, tetapi belum terlaksana dalam praktik.

Apa yang Bisa Dibangun Afrika dan Tiongkok?

Panel kedua beralih membahas kerja sama Afrika–Tiongkok dengan menghadirkan Fan Jingli dari Research Centre for Sustainable Development and Energy Policy, China University of Mining and Technology (Beijing); Nilza Decal, anggota parlemen Mozambik; Tom Baxter dari Dialogue Earth; serta Davie Malungisa, Penasihat Senior SARW.

Fan berbagi pengalaman Tiongkok dalam membangun kapasitas manufaktur energi terbarukan. Ia berpendapat bahwa urutan pembangunan menjadi hal penting: permintaan terhadap energi bersih harus dibangun terlebih dahulu, kemudian teknologi akan mengikuti.

Decal menyampaikan posisi Afrika secara tegas:

“Kendala kami adalah tata kelola, bukan kondisi geologi.”

Ia menyoroti sejumlah kebijakan terbaru Mozambik yang mewajibkan pengolahan mineral dilakukan di dalam negeri serta mengalokasikan sebagian pendapatan pertambangan kembali kepada provinsi dan masyarakat di wilayah penghasil tambang.

Baxter mengingatkan adanya risiko yang tidak selalu terlihat. Dalam lima tahun terakhir, Tiongkok telah memperketat pedoman lingkungan untuk proyek pertambangan di luar negeri. Namun, “belum jelas apakah atau bagaimana pedoman tersebut diterapkan”.

Tanpa pengawasan independen, ia memperingatkan, “pedoman tersebut pada dasarnya hanya akan menjadi dokumen di atas kertas”.

Malungisa memperkenalkan laporan terbaru SARW berjudul One Voice. One Strategy: A Continental Blueprint for African Strategic Minerals, Joint Industrial Policies, and Diplomacy (Satu Suara. Satu Strategi: Cetak Biru Kontinental untuk Mineral Strategis Afrika, Kebijakan Industri Bersama, dan Diplomasi).

Ia kemudian mengangkat pertanyaan utama yang menjadi fokus laporan tersebut:

“Apa yang dapat dibangun bersama oleh Afrika dan Tiongkok, serta apa yang perlu disepakati oleh negara-negara Afrika di antara mereka sendiri sebelum melakukan negosiasi?”

Menurutnya, model yang berjalan saat ini masih berorientasi pada rantai dari tambang menuju pasar (mine to market), bukan dari tambang menuju manufaktur (mine to manufacturing). Karena itu, negara-negara Afrika perlu menyepakati posisi bersama sebelum berunding dengan para investor, baik terkait mineral, kebijakan industri, maupun transfer teknologi.

“Satu Suara dan Satu Strategi”

Dalam sesi penutupan, Mandela Hadebe, Direktur Eksekutif Economic Justice Network, merangkum berbagai pandangan yang disampaikan dalam diskusi.

“Di atas segalanya, Afrika membutuhkan satu suara dan satu strategi. Kita membutuhkan cetak biru kontinental yang dirancang oleh masyarakat Afrika, untuk Afrika. Kita harus keluar dari model ekstraksi tradisional dari tambang langsung ke pelabuhan (pit-to-port) dan berfokus pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri (in-country value addition).”

Ia juga menyampaikan pandangannya secara tegas mengenai hubungan dengan Tiongkok.

“Persahabatan kami dengan Tiongkok memiliki nilai yang nyata. Namun, kemitraan sejati membutuhkan rasa saling menghormati, kesejahteraan bersama, dan akuntabilitas.”

Langkah Selanjutnya

Penyelenggara menyampaikan bahwa diskusi ini akan berlanjut selama COP31. Dialog masyarakat sipil Afrika–Tiongkok dijadwalkan berlangsung pada 13 November, sementara dialog bersama asosiasi industri dan institusi akademik Tiongkok akan diselenggarakan pada 14 November.

Para mitra penyelenggara juga akan hadir di Booth 4, Blue Zone, selama minggu pertama COP31.

Tentang Penyelenggara

China Development Brief (CDB) / Beijing E-Share Civil Society Information Centre merupakan organisasi nirlaba Tiongkok yang melaporkan dan mendukung perkembangan masyarakat sipil serta filantropi di negara tersebut.

Green Camel Bell merupakan organisasi lingkungan berbasis di Gansu, Tiongkok, yang bekerja pada isu iklim dan air di wilayah Tiongkok bagian barat.

Southern Africa Resource Watch (SARW) merupakan organisasi penelitian dan advokasi berbasis di Johannesburg yang berfokus pada tata kelola sektor ekstraktif.

Acara ini diselenggarakan di bawah arahan dan dengan dukungan World Association of Young Scientists (WAYS).

Sumber: China Development Brief

Privacy Preference Center

Skip to content