Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil di kawasan Asia Pasifik menyerukan kepada pemerintah yang menghadiri COP31 di Antalya, Turki, agar membatalkan perjanjian yang memuat mekanisme Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS).
Joseph Purugganan dari Focus on the Global South menyatakan perbedaan pandangan masih terjadi terkait tanggung jawab pendanaan, akses terhadap pembiayaan, serta cara mengarahkan aliran dana global untuk mendukung aksi iklim.
“Sementara itu, perusahaan bahan bakar fosil, yang sebagian besar berasal dari negara-negara kaya, semakin sering menggunakan mekanisme ISDS untuk menggugat upaya pemerintah di negara berkembang dan negara paling kurang berkembang dalam menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Hal ini menjadikan ISDS sebagai penghambat transisi yang berkeadilan menuju energi terbarukan yang tidak berbasis karbon,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Dia mengutip Laporan UNCTAD 2025 yang mencatat peningkatan tren kasus ISDS sepanjang 2024 yang berkaitan dengan kegiatan ekstraksi mineral dan pasokan energi. Hingga akhir 2024, setidaknya terdapat 249 kasus yang terkait dengan sektor energi dan pertambangan. Sekitar 55% dari seluruh kasus baru diajukan terhadap negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Koordinator Australian Fair Trade and Investment Network, Patricia Ranald, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat semakin banyak kasus yang secara langsung menggugat upaya peralihan dari bahan bakar fosil.
Perusahaan mengajukan gugatan terkait berbagai hal, termasuk penghentian penggunaan batu bara, penolakan izin pembukaan tambang batu bara baru atau perpanjangan izin tambang yang sudah ada, pajak atas keuntungan berlebih di sektor energi, larangan pengeboran minyak lepas pantai, regulasi rekahan hidrolik, serta penutupan ladang gas.
“ISDS merupakan ancaman nyata bagi komitmen net-zero, khususnya dalam upaya menghentikan penggunaan batu bara. Salah satu contohnya adalah kasus Zeph Investments vs. Australia. Perusahaan tersebut menuntut kompensasi sebesar 120 miliar dolar Australia karena izin pertambangan batu bara dan energi di Queensland, Australia, tidak diberikan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, mengungkapkan bahwa bagi negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia, ISDS bukan hanya ancaman terhadap kebijakan iklim, melainkan juga jebakan fiskal.
Menurutnya, setiap kali pemerintah memperketat perizinan pertambangan, melindungi hutan, atau menata ulang kebijakan hilirisasi mineral, negara menghadapi risiko tuntutan bernilai miliaran dolar. Kewajiban tersembunyi ini tidak pernah tercantum dalam anggaran negara.
“ISDS tidak memandang asal negara pemilik modal, baik dari Barat, China, maupun kawasan regional. Karena itu, setiap kemitraan baru di bidang mineral kritis harus mengecualikan ISDS sejak awal,” ucapnya.
Rachmi Hertanti, dari Transnational Institute, mengungkapkan bahwa ISDS merupakan ancaman bagi anggaran publik dan pembiayaan transisi energi karena putusan ISDS dapat mencapai hingga 11,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Melalui ISDS, perusahaan dapat menuntut kompensasi dari negara atas kerugian, termasuk potensi kerugian di masa depan, ketika negara menerapkan kebijakan penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
Menurutnya, secara keseluruhan investor bahan bakar fosil telah berupaya menuntut negara melalui ISDS dengan nilai klaim sebesar US$433,8 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak US$85,9 miliar dolar AS telah diputuskan untuk diberikan kepada mereka.
Kasus-kasus bahan bakar fosil mencakup 36,8% dari total nilai klaim dalam seluruh kasus ISDS dan 69,8% dari total nilai putusan yang diberikan dalam kasus-kasus ISDS.
Sumber: Bisnis Indonesia