Nilai Tambah untuk Siapa? PWYP Indonesia Uji Janji Mekanisme Mineral Kritis PBB

JAKARTA, 25 September 2026 — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres meluncurkan Country Support Mechanism on Critical Energy Transition Minerals…

Rencana Umum Energi Nasional Berperspektif Inklusi Disabilitas untuk Kesetaraan dan Keadilan Energi

Saat ini Pemerintah sedang menyusun dokumen perencanaan strategis kebijakan energi yang menjadi panduan pemerintah dalam memetakan kebutuhan dan perencanaan penyediaan energi…

Komitmen GEDSI dalam Aksi Iklim Masih Terhambat Implementasi, Data, dan Partisipasi Bermakna

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyelenggarakan diskusi terpumpun bertema “Memperkuat Implementasi GEDSI dalam Aksi Iklim Menuju COP31” di Menteng, Jakarta Pusat,…

Posisi Tambang Rakyat dalam Aturan Baru Tata Kelola Timah

Pemerintah tak mengatur secara rinci penyerapan tambang timah rakyat. Ke mana mereka harus menjual? EGI Ariski, penambang timah rakyat di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung…

Bisakah Kisruh Tata Kelola Timah Beres Setahun

PT Timah menjadi pusat membereskan tata kelola timah di Bangka Belitung. Masa transisi setahun. DIREKSI PT Timah (Persero) Tbk bakal mendapat tugas baru dalam setahun ke depan.…

RUEN Dalam Kebijakan “Pura-pura Transisi Energi”

ADA diskursus sekaligus ironi besar yang sedang dirancang dalam arsitektur kebijakan energi kita hari ini. Di atas kertas kita bicara transisi, tapi di lapangan kita justru…

Menagih Partisipasi Bermakna dalam Revisi RUEN

Sayangnya, praktik penyusunan kebijakan energi di Indonesia masih terjebak pada level paling dasar, yakni tokenism. Setiap kali pemerintah menyusun dokumen perencanaan energi…

Jalur Transisi Berkeadilan untuk Sektor Industri

Sektor industri merupakan ruang di mana transisi berkeadilan akan benar-benar ditentukan dalam praktik. Pada Agustus 2026, Resource Justice Network dan para mitranya menyusun…

PWYP Desak RUU Migas Kunci Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Migas

Tingkat transparansi industri ekstraktif di Indonesia tergolong lemah. Transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci reformasi tata kelola yang penting diatur RUU Migas. Masyarakat…

Koalisi PWYP Indonesia Kritisi Sejumlah Substansi RUU Migas

JURNALTODAY.CO, NASIONAL – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti sejumlah substansi dalam Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas), yang…

Privacy Preference Center

Skip to content