9 Juni 2017
Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi…
3 Maret 2017
Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas
Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka…
10 Februari 2017
Inovasi Kebijakan Industri Ekstraktif dan Gerakan Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Pengantar
Tata kelola yang baik dalam industri ekstraktif (IE) dan sumber daya alam telah memainkan peran penting dalam pembangunan, khususnya untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial.…
16 Desember 2016
Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia
Materi ini disampaikan dalam Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia, yang berlangsung pada (15/12) kemarin. Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia…
1 Desember 2016
Korupsi Masih Subur, Hutan Sumatera Makin Hancur
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.…
1 Desember 2016
Policy Brief: Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.…
1 Desember 2016
Korban Anak Meninggal di Lubang Tambang
Korban Anak Meninggal di Lubang Tambang, Mau Dibiarkan Sampai Kapan? Saat ini, sudah 26 anak meninggal dunia karena tenggelam di lubang bekas tambang. Pasalnya, lubang-lubang…
30 November 2016
Usulan Masyarakat Sipil atas Revisi UU Migas
Presentasi ini disampaikan oleh Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia dalam diskusi dan temu media PWYP Indonesia 21 November 2016 berjudul "Krisis Energi, Mafia…
25 November 2016
Transparansi Beneficial Ownership, Penerimaan Negara, dan EITI
Brief yang berjudul Transparansi Beneficial Ownerhsip, Penerimaan Negara, dan EITI ini membahas bagaimana minimnya transparansi beneficial ownership berdampak pada penerimaan…










