Pembebasan Bea Masuk Impor LPG-Bahan Baku Plastik Pragmatis

PravadaNews – Pemerintah Indonesia akan memberlakukan pembebasan bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik selama enam bulan. Awalnya, bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik…

Optimalisasi Pengendalian Produksi Batubara dalam Konteks Transisi Berkeadilan di Indonesia

Sebagai salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia, Indonesia menghadapi paradoks: batubara masih menjadi tulang punggung penerimaan negara dan…

Penguatan Kerangka Hukum dan Koordinasi Strategis untuk Pemerintahan Terbuka yang Berkelanjutan di Indonesia

Upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui inisiatif Open Government Indonesia (OGI). Namun, untuk…

Nyala Inklusi – Perempuan dan Kelompok Rentan di Garis Depan Transisi Energi Bunga Rampai PWYP

Nyala Inklusi: Perempuan dan Kelompok Rentan di Garis Depan Transisi Energi adalah antologi yang menghimpun 22 tulisan terpilih tentang pengalaman perempuan, pemuda, penyandang…

Tantangan Usaha Pelaku Tambang Batubara di Indonesia

Industri batubara Indonesia masih menjadi pilar penting dengan kontribusi PDB di atas 5%, pemulihan produksi pasca-pandemi, serta posisi sebagai pengekspor…

Menakar Relevansi EITI di Tengah Penyusutan Ruang Sipil

Jakarta – Sebagai bagian dari koalisi global Resource Justice Network (RJN), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam seri webinar internasional…

Mengawal Transisi G20 PWYP Indonesia Dorong Akuntabilitas dan Inklusi Menuju Presidensi AS 2026

Jakarta, 13 Januari 2026 – Memasuki awal tahun 2026, arah kebijakan global mengalami pergeseran signifikan seiring dengan transisi kepemimpinan G20 dari Afrika Selatan ke Amerika…

Seruan Kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Tuntaskan Reformasi Pajak yang Adil dan Berpihak pada Rakyat

Pernyataan Sikap Forum Pajak Berkeadilan Indonesia Gelombang unjuk rasa yang merebak di berbagai wilayah di Indonesia bagaikan ledakan bom waktu atas ketidak piawaian pemerintah…

Memperkuat Tata Kelola dan Penegakan Hukum di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Lahan dan Hutan di Indonesia

Pendahuluan Sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia berkontribusi besar terhadap deforestasi dan degradasi lahan, mengancam ekosistem dan masyarakat.…

Analisis Kebijakan Problematika UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada Senin, 20 Januari 2025, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara mendadak menggelar rapat pleno untuk membahas revisi Undang-Undang…

Privacy Preference Center

Skip to content