Tambang Berakhir, Masyarakat Lombok Timur Menuntut Pemulihan dan Hak Kelola atas Ruang Hidup

Lombok Timur - Berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satu perusahaan tambang pasir besi di wilayah pesisir Lombok Timur, membuka kembali pertanyaan penting:…

Ketika Lahan dan Mata Air Terancam Tambang, Warga Lantan Memilih Bertahan

Lombok Tengah - Bagi 401 kepala keluarga di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, 150 hektare lahan bukan sekadar hamparan tanah. Lahan yang telah digarap selama…

Memperkuat Wilayah Kelola Berbasis Komunitas, Menjaga Ruang Hidup!

Lombok - Bagi masyarakat Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 182 hektare lahan yang dikelola 520 kepala keluarga (KK) bukan sekadar…

INC-5 UN Tax Convention: FPBI Desak Indonesia Perjuangkan Aturan Pajak Global yang Adil dan Mengikat

JAKARTA, 7 Agustus 2026 - Forum Pajak Berkeadilan Indonesia atau FPBI mendesak Pemerintah Indonesia mengambil posisi yang lebih aktif dan tegas dalam Sesi Kelima Intergovernmental…

Dua Putusan MK dan Pekerjaan Rumah Tata Kelola Hilirisasi Tambang

Pada 16 Juli 2026, dalam satu sidang pleno yang sama, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan dua putusan penting terkait Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan…

Tata Kelola Pertambangan Dinilai Masih Rapuh, Berisiko Hambat Daya Saing

JAKARTA, KOMPAS.com – Tata kelola sektor pertambangan Indonesia dinilai masih memiliki kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat hilirisasi mineral sekaligus menurunkan daya…

El Nino Ancam hingga 2027, Bank Diminta Stop Biayai Perusak Hutan

Jakarta, IDN Times - TuK INDONESIA bersama organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak 190 lembaga keuangan memperketat pembiayaan kepada sektor yang berisiko…

Koalisi WE FOR JET Desak Integrasikan Prinsip GEDSI dalam RUEN 2026-2035

Jakarta, 29 Juli 2026 - Koalisi Women and Vulnerable Groups Leading a Transformative and Just Energy Transition (WE FOR JET) secara resmi menyerahkan rekomendasi substansi revisi…

Darurat El Nino Hingga 2027, Masyarakat Sipil Indonesia Desak Bank Hentikan Pembiayaan terhadap Perusak Hutan dan Gambut

Jakarta, 28 Juli 2026 — Masyarakat Sipil Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak sektor perbankan untuk memperkuat akuntabilitas…

Putusan MK Soal Rantai Pasok Tambang Tak Jamin Kedaulatan

Memasukkan hilirisasi tambang sebagai syarat mendapatkan izin prioritas bisa berujung pada formalitas belaka, tanpa kepastian komitmen. BETAHITA.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi…

Privacy Preference Center

Skip to content